Perlindungan Hukum Terhadap Hak Notaris Berdasarkan Hak Retensi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 49/Pdt.G/2020/PN.Mjk)

Notaris merupakan pejabat umum yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberi kewenangan membuat akta autentik. Selain kewenangan tersebut, notaris juga dapat menerima titipan pekerjaan lain, bertindak atas nama penghadap untuk mengurus kepengurusan-kepengurusan yang bersifat administratif berkaitan dengan keinginan penghadap, sehingga dapat dikatakan sebagai kuasa pekerjaan. Namun, pada Undang-Undang Jabatan Notaris belum ada pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak notaris dalam menerima honorarium dan biaya jasa atas pengurusan. Sehingga untuk melindungi hak nya notaris melakukan penahanan akta hingga honorarium atau biaya jasa pengurusan telah terbayar lunas. Kasus seperti ini terjadi Mojokerto sebagaimana telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor Perkara : 49/Pdt.G/2020/PN.Mjk. Dalam tesis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimana keabsahan tindakan notaris menahan akta dalam hal terjadi kurang bayar biaya atas jasa pengurusan sertipikat ? dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/PDT.G/2020/PN.MJK ? Berdasarkan hasil penelitian ini keabsahan tindakan menahan akta oleh notaris dalam kasus ini berkaitan dengan hak retensi. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasa 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat dinyatakan bahwa tindakan notaris menahan sertipikat dalam hal terjadi kurang bayar biaya jasa pengurusan adalah sah menurut hukum. Mengenai perlindungan hukum apabila terjadi kurang bayar biaya atas jasa pengurusan sertipikat oleh notaris dengan membuat perjanjian di bawah tangan mengenai jumlah biaya yang harus dibayar oleh penghadap terkait pengurusan sertipikat dalam kapasitasnya sebagai seseorang yang memberikan jasa pengurusan sertipikat bukan sebagai notaris. Selain itu dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagi notaris perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Notaris yang sedang dalam menjalankan jabatannya telah menentukan Standard Operating Procedur (SOP) yang disampaikan kepada kliennya secara rinci dan jelas termasuk itu mengenai perkiraan total biaya, cara pembayaran serta penyampaian biaya-biaya tambahan yang apabila timbul dalam proses penyelesaian titipan pekerjaan dari kliennya