Konsep Penyederhanaan Lembaga Penyelesaian Sengketa Khusus Pemilu Di Indonesia Yang Efektif Dan Berkeadilan

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai permasalahan proses penyelesaian sengketa khusus pemilu yang saat ini penyelesaiannya terlalu rumit dan perlu untuk disederhanakan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan penyelesaian sengketa pemilu yang tidak sederhana dengan melibatkan beberapa lembaga negara hanya untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum saja. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : 1) apa urgensi penyederhanaan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia saat ini ? dan 2) bagaimana konsep penyederhanaan lembaga penyelesaian sengketa khusus pemilihan umum di Indonesia yang efektif dan berkeadilan ? Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, penelusuran internet dan dokumentasi hukum. Kemudian teknik analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1) urgensi penyederhanaan penyelesaian pemilihan umum di Indonesia saat ini yaitu keadaan konsep penyelesaian sengketa pemilu mulai dari sengketa administrasi, pidana pemilu, keputusan KPU sampai dengan perselisihan hasil pemilihan umum mekanisme penyelesaiannya melibatkan lembaga yang berbeda-beda sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. 2) konsep penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan berkeadilan adalah dengan membentuk badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum sebagaimana amanat UU Pemilu. Perlunya badan peradilan khusus ini adalah untuk menyederhanakan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemilu, pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu sedangkan sengketa mengenai keputusan KPU akan tetap diselesaikan melalui PTUN dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tetap diselesaikan melalui DKPP