Penegakan Hukum Administrasi Melalui Sistem Pengawasan Oleh Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Usaha Pemilahan Barang Rongsokan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)

Penelitian ini berdasarkan penegakan hukum administrasi oleh pemerintah kabupaten Jombang terhadap usaha pemilahan barang rongsokan yang berada di desa Murukan kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang. Sistem pengawasan dalam hukum administrasi merupakan salah satu upaya penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten terhadap kegiatan usaha pemilahan barang rongsokan yang dilakukan oleh pemilik tempat pemilahan barang rongsokan yang berada di desa Murukan. Sehingga berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yakni bagaimana penegakan hukum administrasi melalui sistem pengawasan oleh pemerintah kabupaten Jombang dan apakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Jombang dalam menegakkan hukum administrasi lingkungan terhadap usaha pemilahan barang rongsokan di kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum dengan menggunakan cara studi lapangan yang kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis terkait dengan pelaksanaan peraturan yang berada di masyarakat secara nyata dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jombang terhadap usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Jombang dan juga pada pemilik tempat usaha pemilahan barang rongsokan yang berada di desa Murukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah di atas bahwa secara keseluruhan untuk penegakan hukum administrasi berdasarkan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jombang cukup efektif meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus izin lingkungan sebagai sebuah acuan dilaksanakan sebuah pengawasan hukum administrasi lingkungan, dan belum masuknya daftar usaha yang hanya berkaitan dengan pemilahan ke dalam skala prioritas penegakan hukum administrasi