Larangan Tindak Pendisplinan Menggunakan Unsur Kekerasan Di Kabupaten Tulungagung (Studi Implementasi Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Pada penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat permasalahan terkait dengan tindak kekerasan dalam rangka bentuk pendisplinan terhadap anak yang dilakukan”oleh”guru yang terjadi”di”lingkungan”satuan”pendidikan yaitu di Kabupaten”Tulungagung.”Pemilihan tema tersebut”dilatarbelakangi”oleh banyaknya kasus pemberian hukuman berupa kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya lingkungan tersebut menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk anak dan anak mempunyai hak untuk di lindungi, sehingga sangat bertentangan dengan yang sebagaimana yang tercantum di”dalam Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”Ditinjau dari banyaknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dapat dikatakan peraturan yang berlaku belum efektif dalam melindungi hak anak yang mana diperlukan pengawasan lebih dari Pemerintah Daerah yang pada dasarnya memiliki sebuah kewenangan berdasarkan asas otonomi daerah untuk mengatur”dan”mengurus urusan pemerintahannya sendiri, dengan demikian Pemerintah Daerah Tulungagung memiliki kewenangan untuk memberikan pengawasan lebih terhadap sekolah sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama dan anak dapat terjamin hak-haknya untuk selalu dilindungi”termasuk”di lingkungan”satuan”pendidikan. Berdasarkan alasan-alasan yang penulis uraikan, penulis ingin membahas dan mengangkat penelitian yang berjudul “LARANGAN TINDAK PENDISPLINAN MENGGUNAKAN UNSUR KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Implementasi Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)” Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengangkat dua rumusan masalah : (1) Bagaimana penegakan sanksi yang efektif sebagai”bentuk”pendisiplinan terhadap anak menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor”35”Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?”Dan”(2) Bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sanksi fisik yang masih diterapkan oleh pihak sekolah? Untuk menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan jenis penelitian Sosio Legal, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosisologis, jenis dan sumber data terbagi menjadi jenis dan sumber primer dan sekunder, teknik memperoleh data dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian metode diatas penulis memperoleh jawaban dari rumusan masalah, pemberlakuan tindakan sanksi pendisiplinan terhadap anak oleh guru dengan kekerasan sangat tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang seharusnya anak dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan. Dalam hal ini kurangnya pengawasan terhadap guru dan lembaga satuan lembaga pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah