Analisis Yuridis Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Syarat Dan Ketentuan Marketplace User Generated Content Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada perjanjian syarat dan ketentuan Marketplace UGC dicantumkan klausula pengecualian dan batasan tanggung jawab, dimana Marketplace melepaskan tanggung jawab atas beberapa hal yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya apabila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Timbulnya permasalahan tersebut disebabkan oleh kekaburan norma pada pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Analisis Kesesuaian Isi Klausula Pengecualian Dan Batasan Tanggung Jawab Pada Perjanjian Syarat Dan Ketentuan Marketplace Tokopedia, Blibli Dan Shopee Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? (2) Bagaimana Analisis Pengaturan Batasan Pengalihan Tanggung Jawab oleh Pelaku Usaha Dalam Klausula Pengecualian dan Batasan Tanggung Jawab Pada Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa klausula pengecualian dan batasan tanggung jawab pada perjanjian syarat dan ketentuan Marketplace Tokopedia dan Blibli tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berbeda dengan perjanjian syarat dan ketentuan Shopee yang merupakan perusahaan e-commerce dari Singapura. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengaturan diantara negara Indonesia dan Singapura. Unfair Contract Terms Act yang berlaku di Singapura merupakan undang-undang yang memberikan batasan pelaku usaha dalam mengecualikan tanggung jawabnya pada suatu perjanjian baku, seperti kelalaian yang menyebabkan kematian, cedera pribadi yang tidak dapat dikecualikan tanggung jawab. Serta untuk kerugian, atau kerusakan harus memenuhi persyaratan kewajaran (reasonableness) atau melalui mekanisme peradilan untuk menentukan suatu klausula pengecualian tanggung jawab tersebut memenuhi “Reasonableness” test berdasarkan Section 11 Unfair Contract Terms Act 1977 (edisi revisi 1994). Sedangkan di Indonesia klausul tersebut dilarang tanpa penjelasan lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, yang mengakibatkan batal demi hukum tanpa perlu proses peradilan. Di Indonesia, penerapan uji kewajaran (Reasonableness Test) melalui mekanisme peradilan dapat diterapkan untuk melakukan pengujian terhadap klausula pengecualian tanggung jawab sehingga isi klausula pengecualian tanggung jawab tersebut tidak mencantumkan pengalihan tanggung jawab yang merugikan konsumen