Analisiskonstitusionalitas Hakatas Pangan Dalam Prespektif Pasal 12 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pangan adalah kebutuhan dasar paling utama manusia..dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak AsasiManusia. Beriringan hal tersebut,..konsep negara sejahtera menjadi tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Dasar..Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dengan demikian, salah satu mewujudkannegara sejahtera adalah memenuhi hak atas pangan di Indonesia. Indonesia telah mengakomordir hak atas di dalam konstitusinya. Pasal 28C menjelaskan bahwa warga negara berhak mengembangkan dirinya dengan kebutuhan dasarnya. Hal ini membuktikan, negara telah mengatur hak dasar dan salah satunya adalah hak atas pangan. Dalam peraturan implementasinya, Pasal (3) Undang-Undang Nomor..18 tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilakukan untukmemenuhi kebutuhan dasar..manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Namun, peneliti menemukan adanya inkonsitensi hak atas pangan di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 aya (2) huruf c menunjukkan bahwa pangan merupakan urusan..wajib yang tidak berkaitan..dengan pelayanan dasar. Dalam pasal ini menunjukan secara eksplisit bahwa pangan bukanlah kebutuhan dasar. Tentunya, pasal tersebut telah mengingkari pasal 28C UUD NRI sekaligus pasal 3 UU Pangan. Sehingga penelitian yang ingin kami laksanakan berjudul AnalisisKonstitusionalitas Hak AtasPangan Dalam Prespektif Pasal 12 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Terdapat dua bahasan yang ingin peneliti telitih dalam menjawab problem hukum di atas. Pertama, konstitusionalitas hak atas pangan di dalam pasal 12 ayat (2) huruf c UU Pemda. Kedua, adalah urgensi perubahan terhadap hak atas pangan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah