Perlindungan Hukum Terhadap PPAT Selaku Penanggung Jawab Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Kelengkapan Persyaratan Dalam Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el).

Ketentuan pasal 10 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan HT-el) yang menyebutkan bahwa dalam penyampaian dokumen kelengkapan persyaratan dilengkapi dengan surat pernyataan untuk bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen kelengkapan persyaratan yang disampaikan. Surat tersebut, wajib dikirimkan oleh PPAT pada jenis pelayanan pendaftaran dan peralihan hak tanggungan. Apabila dalam dokumen persyaratan HT-el terdapat dokumen palsu, maka berdasarkan surat pernyataan PPAT harus bertanggung jawab. Ketentuan ini dapat memberatkan PPAT, sebab terdapat kemungkinan bahwa yang melakukan penyimpangan atau kesalahan adalah pihak terkait lainnya dalam sistem HT-el, namun PPAT diharuskan untuk bertanggungjawab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan konstruksi hukum berupa analogi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua sisi perlindungan hukum yang dapat diperoleh PPAT. Pertama pada perlindungan hukum sisi perdata, perlindungan hukum internal yang diperoleh PPAT berasal dari perjanjian yang disusun antara PPAT dan kliennya, sedangkan perlindungan hukum eksternal berupa pembelaan diri dan bantuan hukum. Kedua pada perlindungan hukum sisi pidana, untuk perlindungan hukum preventif telah diatur dalam pasal 3 huruf f Kode Etik PPAT berupa prinsip kehati-hatian. Prinsip ini harus diterapkan oleh PPAT pada saat proses pembuatan akta serta pada proses pendaftaran hak tanggungan. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif berupa bantuan hukum, hak dan kewajiban ingkar