Penerapan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Terhadap Bencana Banjir Dan Tanah Longsor (Studi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang)

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana di kota Malang. Dalam pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena dalam hal ini dirasa banyak hal – hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko bencana terutama di daerah kota Malang. Dalam pengurangan risiko bencana ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hal ini rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Penerapan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang? (2) Apa hambatan dan solusi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang dalam menanggulangi risiko bencana di Kota Malang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Sosio Legal dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Upaya yang dilakukan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sudah cukup baik namun dapat ditingkatkan lagi