Optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perihal Optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan otonomi daerah yang sesuai denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan pembiayaan yang diperlukan oleh daerah yang salah satunya diperoleh dari PAD. PAD salah satunya didapatkan dari retribusi tempat rekereasi dan olahraga. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada faktanya pendapatan dari sektor retribusi ini masih belum optimal, hal tersebut dilihat dari target dan realisasi dari retribusi ini yang cenderung stagnan bahkan di tahun tertentu ada yang tidak dapat mencapai target. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam melakukan optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha? (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha? Selanjutnya, dalam penyusunann skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu pihak Disbudpar Kabupaten Tulungagung dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku dan internet. Data yang diperoleh diuraikan lebih lanjutdengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis mendapatkah jawaban atas permasalahan yang ada bahwa optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tulungagung belum berjalan secara optimal, namun Disbudpar Kabupaten Tulungagung sendiri telah melakukan upaya dalam rangka mengoptimalkan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu penyuluhan hukum, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan objek wisata. Adapun faktor-faktor yang menghambat optimalisasi yaitu minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata, munculnya objek wisata baru, serta terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesi