Kepastian Hukum Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Kedudukannya Sebagai Jaminan Hak Tanggungan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 144 ayat (1) huruf c jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang menyebutkan bahwa warga negara asing (WNA) dapat diberikan sertifikat hak milik atas sarusun (SHM sarusun) yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan (HGB). Selain itu, penjelasan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 yang mengecualikan kepemilikan tanah bersama bagi WNA yang diberikan SHM sarusun tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) UU Rumah Susun, karena tanah bersama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam SHM sarusun. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 144 ayat (1) huruf c jo. Pasal 145 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria yang menyebutkan hanya WNI dan badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum Indonesia yang dapat diberikan tanah dengan status HGB. Selanjutnya, penjelasan Pasal 67 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 yang menghilangkan kepemilikan tanah bersama bagi WNA bertentangan dengan Pasal 47 ayat (3) UU Rumah Susun, karena yang dinamakan SHM sarusun seharusnya memuat kepemilikan atas tanah bersama, apabila tidak memuat kepemilikan tanah bersama, maka tidak ada bedanya dengan kepemilikan SKBG sarusun yang dibangun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Selain itu, apabila SHM sarusun bagi WNA tidak memuat tanah bersama, berakibat pada tidak dapat dilaksanakan penjaminan dengan hak tanggungan, sebagaimana tercantum pada Pasal 144 ayat (3) UU Cipta Kerja. Alasannya, dalam Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan, menyebutkan yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak atas tanah berupa hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB). Sehingga, penjaminan SHM sarusun bagi WNA menjadi terbatas pada jaminan fidusia