Urgensi Pengaturan Mengenai Kepailitan Bumn Persero

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Urgensi Pengaturan Mengenai Kepailitan BUMN Persero Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengaturan mengenai batasan permohonan pailit bagi BUMN Persero sehingga menyebabkan terjadi perbedaan pendapat yang akan mengakibatkan penyimpangan hukum pada praktiknya. Pada pengaturan mengenai permohonan kepailitan bagi BUMN Persero dapat menjadi acuan namun hal ini masih harus disesuaikan mengingat urgensi BUMN memiliki karakteristik khusus yang cukup mendasar. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan mengenai kepailitan BUMN Persero (2) Bagaimana konstruksi hukum pengaturan mengenai kepailitan BUMN Persero. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode statute approach, analytical approach dan conceptual approach. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif dan evaluasi, dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan hukum seperti perundang-undangan, selain itu penulis juga melakukan penelusuran sumber dari internet dengan mengakses situs-situs resmi seperti e-book, e-journal ataupun artikel resmi yang diterbitkan secara online. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat urgensi filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadikan pengaturan mengenai permohonan kepailitan bagi BUMN Persero diperlukan dalam upaya dalam mencegah adanya multitafsir terhadap parameter dari batasan pada BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik dan pengaturan mengenai kepailitan bagi BUMN Persero dapat mencegah terjadinya perbedaan pendapat yang mengakibatkan penyimpangan hukum pada praktiknya. Pada UU No.37 Tahun 2004 mengatur mengenai kepailitan BUMN namun tidak mengatur secara jelas mengenai permohonan pailit khususnya bagi BUMN Persero sehingga perlu adanya revisi atau ditambahkan. Namun, UU tersebut dapat dijadikan acuan dalam menganalisis pengaturan kepailitan bagi BUMN Persero. Terdapat2model permohonan pailit yang melihat dari subyek hukum atau kedudukan dari perusahaan yang diajukan sebagai objek pailit. Sehingga dapat diketahui bahwa permohonan pailit untuk BUMN Perum tetap Menteri Keuangan, sedangkan BUMN Persero apabila kepemilikan saham 100% atau seluruhnya dimiliki oleh Negara yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan namun kalau tidak berlaku UU Kepailitan karena Menteri Keuangan sebagai pengelola Aset Negara