Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Dalam Hal Risiko Kegagalan Keberangkatan Pada Masa Pandemi

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab hukum biro perjalanan umrah terhadap calon Jemaah umrah atas kegagalan keberangkatan pada masa pandemi. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak pastian hukum yang terjadi mengenai tanggung jawab biro perjalanan umrah atas calon Jemaahnya yang gagal diberangkatkan pada saat pandemi Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah pademi COVID-19 termasuk dalam overmacht berdasarkan perjanjian antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah? (2) Bagaimana tanggung jawab hukum biro perjalanan umrah dalam hal risiko kegagalan keberangkatan pada masa pandemi? (3) Bagaimana perlindungan hukum represif terhadap calon jemaah umrah yang mengalami kegagalan keberangkatan pada masa pandemi? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statuteapproach) dan pendekatan analitis ( analytical approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari segi perlindungan konsumen, penyelenggaraan ibadah umrah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pandemi covid-19 dapat dijadikan alasan biro perjalanan umrah selaku debitur untuk menunda atau tidak sama sekali melaksanakan prestasi dengan ketentuan ia harus mampu memberikan alasan bahwa tidak terpenuhinya prestasi bukan karena ada kesalahan atau wanprestasi dari dirinya namun karena hal yang tidak dapat dihindari yakni terjadinya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia. Adanya Covid-19 termasuk dalam force majeure relative bagi biro perjalanan umrah. Force majeure relative yakni pemenuhan atas prestasi tidak mungkin dilaksakan hanya untuk sementara waktu saja, karena disaat suatu peristiwa itu berakhir, debitur dapat melaksanakan prestasinya. Biro perjalanan umrah juga selaku sebagai penyedia jasa harus bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dengan calon Jemaah selaku konsumen mengenai penyesuaian waktu serta prosedur baru hingga overmacht berakhir atau dengan mengakhiri perjanjian tergantung kesepakatan antara calon Jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah. Proses negosiasi antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah harus sesuai prinsip-prinsip negosiasi