PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS TIDAK TERPENUHINYA PEMBERIAN PRESTASI OLEH PENYELENGGARA ARISAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK

Rafif Ananda Gusti, Djumikasih, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rapipgusti@student.ub.ac.id   Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai permasalahan tentang perlindungan konsumen atas tidak terpenuhinya pemberian prestasi oleh penyelenggara arisan berbasis sistem elektronik. Pemilihan tema ini didasari oleh kekosongan hukum penyelenggaraan arisan berbasis sistem elektronik di Indonesia tanpa adanya pengawasan sehingga menyebabkan pelaku usaha arisan melakukan wanprestasi dengan dalih arisan sebagai investasi atau menabung kepada peserta arisan. Arisan berbasis sistem elektronik berkaitan erat dengan rezim hukum perjanjian yang diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek) yang harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah, asas dalam hukum perjanjian dengan ditunjang peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Mengenai konsep arisan berbasis sistem elektronik harus sepadan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait prosedur penyelenggaraan sistem elektronik sebagai media dalam kegiatan elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana analisis perlindungan hukum bagi konsumen atas tidak terpenuhinya pemberian prestasi oleh penyelenggara arisan berbasis sistem elektronik? (2) Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap penyelenggaraan arisan berbasis sistem elektronik? Selanjutnya penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dikaji oleh penulis menggunakan teknik analisis sistematis dan analisis gramatikal. Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Pertama, tidak adanya perlindungan hukum preventif untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh konsumen selaku peserta arisan. Kedua, perlu adanya prosedur penyelenggaraan arisan berbasis sistem elektronik mengenai legalitas, bentuk kegiatan, dan upaya pengawasan arisan. Kata Kunci: arisan, perlindungan konsumen, pemberian prestasi, dan sistem elektronik   Abstract This research studies the legal protection of consumers following the breach of contract in electronic-based arisan (social fundraising). This research topic departed from a legal loophole of electronic-based arisan in Indonesia without any supervision, leading to a breach of contract on the grounds of investment, where the money is saved for every participant in the fundraising activity. This social fundraising activity is closely related to the regime of contract law governed in BW (Burgerlijk Wetboek), stating that the activity has to meet valid requirements, and legal principles of contract, supported by the legislation concerning electronic information and transactions. Such a social fundraising setting has to comply with Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as amended to Law Number 19 of 2016 concerning Procedures of Operation of Electronic Systems as Media in Electronic-based Activities. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the analysis of the legal protection of consumers following a breach of contract committed by the person in charge of electronic-based arisan, and (2) the regulation regarding the administration of electronic-based arisan. With a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches, this research analyzed the legal materials using systematic and grammatical techniques, and the analysis result reveals that, first, preventive legal protection is essential to help pay back the losses that the participants of arisan bear; second, there should be the procedures of the administration of electronic-based arisan in terms of the legality, the setting of the activity, and the supervisory measures to monitor arisan. Keywords: arisan, consumer protection, contract responsibilities, electronic system