ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN DAN MENOLAK PERKAWINAN BEDA AGAMA

Berlian Virradhylia Mahadewi, Djumikasih, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: berlianvirrad@student.ub.ac.id   Abstrak Indonesia adalah sebuah negara pluralis, dengan begitu menciptakan pergaulan dikalangan masyarakat Indonesia yang bermacam perbedaan yaitu suku, bangsa, dan agama. Berdasarkan pergaulan tersebut muncul rasa ketertarikan antara satu individu dengan individu lainnya yang berlainan status agamanya. Pada skripsi ini, skripsi ini melatar belakangi penulisan skripsi ini oleh banyaknya perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan juga perkawinan beda agama yang ditolak oleh Pengadilan Negeri. Penetapan hakim menimbulkan penetapan dan pandangan yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum antara penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan dan ditolak. Ketidakpastian hukum tersebut berakar dari ketidakjelasan norma terkait ketidakjelasan pengaturan perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yaitu: (1) apakah penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan dan menolak perkawinan beda agama telah memberikan kepastian hukum terkait keabsahan perkawinan beda agama? (2) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang memberikan kepastian hukum?. Metode penelitian penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Penulis menganalisis dengan cara mengaitkan aturan-aturan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama dengan penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan dan menolak perkawinan beda agama. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang dan menggunakan pendekatan kasus yaitu penetapan pengadilan negeri. Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa banyaknya penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan dan menolak perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis perspektif perkawinan beda agama menurut 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia memperkuat bahwa perkawinan beda agama dilarang. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang memberikan kepastian hukum adalah mengedepankan hukum ajaran agama terlebih dahulu. Kata Kunci: perkawinan, perkawinan beda agama, kepastian hukum   Abstract Indonesia is a diverse state, and such a status breeds diverse cultures, tribes, and religions. This diversity does not close any possibility that two individuals of different faiths may be interested in one another. This research departs from the trend of interfaith marriage granted and rejected by the District Court, thereby creating dissenting judicial opinions and causing legal uncertainty between the granted and rejected interfaith marriage. This uncertainty has also been caused by the vagueness of norms in the regulatory provisions governing interfaith marriage in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Departing from the above issue, this research aims to investigate (1) whether the judicial decisions that grant and reject interfaith marriage guarantee legal certainty regarding the validity of interfaith marriage and (2) how interfaith marriage in Indonesia is regulated to guarantee legal certainty. This research employs a normative-juridical method, intended to liken the laws concerning interfaith marriage to the judicial decisions of the District Court granting and rejecting the marriage. This research also refers to statutory and case approaches that observed the judicial decisions issued by the District Court. The research result reveals that these dissenting decisions both granting and rejecting interfaith marriage have sparked legal uncertainty. The analysis studying the perspectives of interfaith marriage within the scope of six religions recognized in Indonesia strongly implies that interfaith marriage is prohibited. The regulation regarding interfaith marriage in Indonesia should bring religious teaching to the fore to ensure legal certainty.  Keywords: marriage, interfaith marriage, legal certaint