KEABSAHAN PARTICULAR MARKET SITUATION (PMS) SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN BEA MASUK ANTI DUMPING AUSTRALIA TERHADAP KERTAS A4 INDONESIA (DS529)

Sonny Prabowo, Sukarmi, A.A.A. Nanda Saraswati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bonifasiusonny8@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan Particular Market Situation (PMS) sebagai dasar kebijakan bea masuk Anti-Dumping Australia terhadap kertas A4 Indonesia (DS529). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengamati perjanjian internasional seperti Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) dan Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (AD Agreement), serta sumber hukum internasional lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMS tidak secara rinci diatur dalam AD Agreement, namun terdapat kaburnya penafsiran mengenai PMS dalam kasus ini. Selain itu, PMS juga tidak dapat dibatasi oleh ASCM Agreement karena tertera pada footnote nomor 56 dari perjanjian tersebut. Dalam menentukan kebijakan bea masuk Anti-Dumping, Australia menggunakan perbandingan dengan negara ketiga, namun kebijakan ini tidak mengikutsertakan tiga kebijakan Indonesia yang tidak melewati batas margin subsidi de minimis yang ditetapkan dalam ASCM Agreement. Selain itu, satu kebijakan Indonesia tidak termasuk dalam kriteria subsidi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat distorsi harga bahan baku dan perbedaan yang tidak layak antara nilai normal dan harga ekspor yang menjadi batasan dalam ruang lingkup PMS. Dalam konteks ini, PMS tidak dapat dijadikan dasar kebijakan bea masuk Anti-Dumping Australia terhadap kertas A4 Indonesia. Kata kunci: anti-dumping, bea masuk, particular market situation   Abstract This research aims to study the validity of a particular market situation (henceforth referred to as PMS) as the fundamental policy regarding anti-dumping import duty Australia for A4 paper in Indonesia (DS529). This is library research that involves the observation of international agreements such as the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM) and the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (AD Agreement) and some relevant international legal resources. The research result reveals that the PMS is not regulated in detail in the AD agreement, leaving the interpretation of this PMS regarding this matter murky. Moreover, PMS cannot be limited by ASCM because it is written in footnote number 56 of the agreement. Setting the policy governing anti-dumping import duty Australia refers to the comparison of three countries, but this policy does not include three policies that do not exceed the margin limit of subsidi de minimis stipulated by the ASCM Agreement. Moreover, one policy in Indonesia is not categorized as a subsidy. This research tries to reveal that there is price distortion in raw materials and the inappropriate difference between the normal value and exporting price, which sets the limit in the scope of PMS. Within this context, the PMS cannot be referred to as the basis of the policy concerning anti-dumping import duty Australia regarding the A4 paper in Indonesia. Keywords: anti-dumping, import duty, particular market situatio