EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN INFORMASI HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

Maria Angel Utami, Djumikasih, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mariaangel@student.ub.ac.id   Abstrak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 mengatur ketentuan baru terkait pemberian informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat. Dengan demikian ketentuan penjualan obat ke masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi dari Pemerintah. Namun kenyataannya masih sering terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah (1) Apa hambatan pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat terkait harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, (2) Bagaimana efektivitas Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat terhadap perlindungan Konsumen di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan (3) Apa upaya yang dilakukan BPOM dan BPSK di Kota Malang untuk menegakkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat? Berdasarkan hasil penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terlaksana secara efektif. Terdapat beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut salah satunya yang paling penting dari segi substansi Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan yang ada sehingga ketentuan Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah. Kata Kunci: Efektivitas, Harga Eceran Tertinggi, Apotek, Obat   Abstract Article 7 paragraph (1) of the Regulation of Health Minister Number 98 of 2015 sets forth a new provision regarding the notification of the maximum retail price of drugs (henceforth referred to as drug MRP). Despite this MRP as the standard set by the government, the gap between the law and what takes place in real life seems inevitable. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the impeding factors of the implementation of Article 7 paragraph (1) of the Regulation of the Health Minister Number 98 of 2015 concerning Notification of Drug MRP regarding the price exceeding the MRP in the District of Lowokwaru, Malang City, (2) the effectiveness of Article 7 paragraph (1) of the Regulation of Health Minister Number 98 of 2015 concerning Notification of Drug MRP relating to Consumer Protection in the District of Lowokwaru of Malang City, and (3) Measures taken by National Agency of Drug and Food Control and Consumer Dispute Resolution Agency in Malang City to enforce Article 7 paragraph (1) of the Regulation of Health Minister Number 98 of 2015. The research results reveal that the legislation is not effectively implemented. In terms of the resolutions to the dispute, it is essential for the government to conduct a judicial review of the regulation concerned to allow for the adjustment of the drug MRP to the current legislation set by the government. Keywords: effectiveness, maximum retail price, pharmacy, dru