Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Krusakan dan Kehilangan Objek Gadai

ABSTRAK Wulan, 2018. “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Objek Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Palopo)”. Pembimbing (1) Dr. Rahmawati, M.Ag, dan Pembimbing (II) Dr. Takdir, SH.,M.H. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pegadaian Syariah, Kerusakan, Kehilangan, Objek Gadai Permasalahan pokok yang diteliti adalah : Bagaimana tanggung jawab Pegadaian Syariah apabila terjadi kerusakan dan kehilangan terhadap objek gadai di Pegadaian Syariah Kota Palopo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau (library research) dan penelitian lapangan (field research). 1) Observasi, dilakukan oleh penulis secara langsung dengan cara mengamati berbagai hal yang berkaitan dangan penulisan. 2) Wawancara, dimana penulis melakukan penulisan dengan bertanya langsung terhadap informan. 3) Dokumentasi, atau pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran tentang lokasi dan obyek. Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa : (1) pelaksanaan gadai pada Pegadaian Syariah Kota Palopo telah dijalankan dengan benar dan baik karena semua produk-produknya dijalankan berdasarkan Al-qur’an, Hadits, Fatwa DSN-MUI, dan Hukum Perdata yang tidak melanggar syariah. (2) Pegadaian Syariah Kota Palopo bertanggung jawab sesuai dengan pasal 1977 KUH Perdata yang memberikan tanggung jawab kepada pemegang gadai apabila terjadi kerusakan dan kehilangan objek gadai karena kelalaian pihak pegadaian syariah. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak pegadaian syariah menjaga dan memelihara barang jaminan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, kerusakan maka pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi para nasabah. Dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas dasar kelalaian dari pihak pegadaian syariah, maka pihak pegadaian syariah bersedia memberikan ganti rugi kepada nasabah dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian meminjam di Surat Bukti Kredit (SBK)