PROBLEMATIKA PERKARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO.128/PUU-XIII/2015

ABSTRAK SITI RAHMAWATI, 2021. “Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H. Skripsi ini membahas tentang Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pemilihan desa, Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan penelitian library research ( penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, sumber data yakni primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deksriptif yang menafsirkan menjadi kalimat dan untuk mendapatkan kesimpulan yang signfikan dan ilmiah.. Hasil Penelitian Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu terpenuhinya hak pemohon yang sebelumnya kehilangan hak pilih aktif maupun pasif sebagai calon kepala desa atau perangkat desa. Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai yang bermakna sebagai pengadilan sosial bahwa warga negara yang berpendidikan rendah sekolah menengah umum atau sedarajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah atau pengisian jabatan perangkat desa. Dikarenakan oleh syarat-syarat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi salah seorang peserta calon pemilihan kepala desa atau biasa disebut pilkades yakni M.Syahrudi tidak dapat mengikuti pemilihan kepala desa di desa Bumi Agung Marga.Adapu syarat�syarat pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa menyebutkan: Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 Tahun sebelum pendaftaran. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Putusan Mahkamah Konstitus