Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan di kota Makassar Perspektif Siayasah Syar'iyyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Satpol PP Kota Makassar memiliki kewenangan penindakan terhadap pelanggaran Perda berupa kewenagan non-yustisial, kewenangan penyelidikan dan administrasi dan kewenagan administrasi. 2) Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Makassar dalam penegakan Perda Tata Bangunan dominan berasal dari faktor ekternal seperti adanya perlawanan dari beberapa pihak, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan juga faktor internal seperti kualitas SDM anggota Satpol PP yang belum memadai, 3) Penegakan Perda dengan Satpol PP sudah selaras dengan konsep siyasah syar’iyyah, pendelegasian kewenangan untuk urusan tata bangunan merupakan tujuan kemaslahatan yang akan membawa pada kehidupan peradaban yang tertib dan tentra