HARMONISASI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN PEMBUKTIAN MENURUT KUHP SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010

Kajian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang sepintas dilakukan secara legal padahal memiliki tingkat kejahatan yang masif dan dapat merugikan negara. Kejahatan seperti ini bukan kejahatan konvensional biasa, namun dapat merugikan sektor ekonomi nasional yang sangat meluas Tujuan kajian ini tiada lain untuk mengetahui bagaimana harmonisasi pembuktian terbalik menurut KUHP dan langkah pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di tanah air. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Dari hasil kajian dapat disimpukan: (1) Pembuktian terbalik diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa, baik untuk tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Namun, konsep pembuktian terbalik tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. (2) Akibat hukum terhadap harta kekayaan terdakwa yaitu apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa dan ahli warisnya. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan tersebut akan disita kemudian dirampas oleh negara setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: Pembuktian Terbalik; Tindak Pidana; Pencucian Uang