Implementation of the New Public Service in the Licensing Process

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelayanan publik aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Restoran serta prinsip-prinisp pelayanan publik apa saja yang digunakan dalam pelayanan publik aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Restoran. Sedankan tujuan penelitian yakni menganalisis pelayanan publik aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Restoran; serta menganalisis prinsip-prinsip pelayanan publik yang dijalankan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Kota Bekasi dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Restoran. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi kasus, melalui pengumpulan data yang bersumber dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang berjumlah 10 orang, serta data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa pelayanan publik aparatur DPMPTSP Kota Bekasi dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Restoran masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip New Public Service, yakni pada aspek Serve citizens, not customers atau pemerintah melayani masyarakat sebagai warga negara bukan sebagai pelanggan, masyarakat masih dianggap pelanggan belum dianggap sebagai warga negara. Faktanya aparatur masih seperti menjual pelayanan kepada konsumen sebagai pelanggan; Pada aspek Seek the public interest atau pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum, masih mengutamakan kepentingan individual. Faktanya aparatur masih mengutamakan pelayanan kepada individu yang memiliki pendekatan personal dengan diri aparatur; Pada aspek Value citizenship and public service above entrepreneurship atau nilai kewarganegaraan dan pelayanan publik di atas kewirausahaan, masih mengutamakan kewirausahaan. Faktanya aparatur masih berpikir dan bertindak untung-rugi dalam memberikan prioritas pelayanan; Pada aspek Think strategically, act democratically atau berpikir secara strategis, bertindak secara demokratis, aparatur DPMPTSP masih belum berpikir strategis dan belum bertindak demokratis. Faktanya aparatur masih berpikir teknis dan bertindak berdasarkan perintah; Pada aspek Recognize that accountability isn’t simple atau pemerintah mengakui bahwa akuntabilitas tidak sederhana pada faktanya akuntabilitas dianggap sederhana, cukup ada/membuat laporan. Padahal akuntabilitas tidak sesederhana sebatas menyampaikan laporan secara periodik; Pada aspek Serve, rather than steer atau melayani, daripada mengarahkan, aparatur masih sering mengarahkan ketimbang melayani. Faktanya aparatur lebih banyak mengarahkan “harus begini harus begitu” kepada masyarakat yang berniat mengajukan permohonan izin; dan pada aspek Value people, not just productivity atau nilai orang bukan hanya produktivitas, aparatur masih berorientasi pada hasil iii atau produktivitas. Faktanya aparatur masih berorientasi pada pencapaian target. Hal Baru dalam penelitian (Novelty) yakni adanya pemanfaatan teknologi digital (electronic digital service) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang diberi istilah electronic government, yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang jauh lebih bersahabat. Kata Kunci: New Public Service, Izin Bangunan, DPMPTSP, Pelayanan Publik, Hotel-Restora