HUBUNGAN KEPALA DAERAH DENGAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yang mana isi UU tersebut merupakan ciri dan unsur domkrasi itu sendiri. Kemudian lahirlah otonomi daerah yang berarti penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah tertuang dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur tentang hubungan kepala daerah dengan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Salah satu hubungan kedua lembaga tersebut yaitu proses pembentukan perda. Demikian halnya di kabupaten Samosir, bagaimana hubungan Bupati dengan DPRD dalam pebentukan perda, dan apa kendala yang timbul dalam pembentukan perda tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian yang terdidi dari spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analisis dengan metode pendekatan secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan lewat penelitian kepustakaan. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Selanjutnya, data tersebut di analisis secara yuridis kualitatif sehingga mendapatkan kesimpulan dengan cara analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dalam pembentukan perda di kabupaten Samosir masih mengalami beberapa kendala, diantaranya: hubungan kerja kedua lembaga yang kurang harmonis, kurangnya sumber daya manusia. Sehingga kedua lembaga tersebut dalam membentuk perda harus mempunyai komitmen untuk mengatasi kendala yang ada dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Demokrasi, Otonomi Daerah, Peraturan Daera