KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG YANG MENGAKIBATKAN OBJEK LELANG MENJADI TANAH ABSENTEE HUBUNGANNYA DENGAN KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN

Tanah sebagai komponen penting yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum melekat secara artibutif kepada setiap pemegang hak atas tanah, salah satu perolehan hak atas tanah adalah melalui proses lelang sebagai parameter pembeli yang bertikad baik dan atas pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Persoalan dalam penelitian ini adalah pemenang lelang yang berbeda domisili kecamatan dengan letak objek tanah berupa lahan pertanian, sehingga tidak dapat membalik nama atas objek lelang karena ketentuan larangan pemilikan tanah secara absentee, ketika pemenang lelang berusaha mempertahankan haknya dengan mengalihfungsikan objek lelang menjadi lahan pertanian tetapi terkendala dengan larangan alih fungsi lahan pertanian dilindungi. Metode penilitan yang digunakan adalah desktiptif analis dengan mentode pendekatan yuridis normatif untuk menguji dan memfalsifikasi harmonisasi antara peraturan pelaksana lelang, ketentaun larangan pemilikan tanah secara absentee dan larangan laih fungsi lahan pertanian dilindungi (dass sollen-dass sollen). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum) dalam peraturan pelaksana lelang atas objek lelang berupa lahan pertanian yang dilindungi, yaitu tidak adanya aturan khusus yang mensyaratkan peserta lelang harus satu kecamatan dengan objek lelang tanah pertanian, atas kekosongan (rechtvacuum) hukum berakibat hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang, karena tidak dapat mengalihkan hak atas objek objek lelang kepada pemenang, atas ketidakpastian hukum ini pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Kata Kunci : Lelang, absentee, Lahan Pertanian, Kekosongan Hukum, Kepastian Huku