PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ATAS WANPRESTASI PEMBELI DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM COD APLIKASI TIKTOK SHOP DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Perlindungan Hukum adalah suatu upaya bagi negara dalam melindungi setiap hak dan kewajiban warga negaranya dari perbuatan yang menimbulkan kerugian serta untuk menerapkan fungsi dari hukum itu sendiri yaitu melindungi. Sebagaimana yang telah ditekankan di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum, bahwa pelaku usaha maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama dan berkewajiban untuk melaksanakan hak-hak pelaku usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UUPK No.8 Tahun 1999 mengenai hak-hak yang mesti dipenuhi konsumen kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan pembayaran setelah kata sepakat dinyatakan dalam perjanjian jual beli online melalui aplikasi Tiktok Shop. Metode penelitian skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan sebuah masalah yang muncul dalam kehidupan sosial kemudian menganalisanya melalui data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan untuk kemudian diolah dan disusun menggunakan landasan teori-teori dan konsep-konsep yang telah dipilih untuk digunakan dalam penulisan skripsi ini. Sementara itu, untuk metode pendekatan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengkaji kaidah dan hukum sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021, hal. 13). Kesimpulan dari penelitian ini adalah, peraturan yang sah yang digunakan di dalam perjanjian jual beli melalui media online seharusnya berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu: kata sepakat, kecakapan, suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu dan juga berpatokan pada undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya, pembeli tidak dibenarkan untuk menolak membayar pesanan COD yang telah ia terima karena itu merupakan kewajibannya. Pembeli wajib memenuhi prestasinya dengan cara menyelesaikan pembayaran sebesar harga yang telah disepakati. Mengenai barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka harus mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk mengajukan komplain kepada penjual dan itu boleh untuk dilakukan dengan catatan, pembayaran atas pembelian barang yang telah dilakukan dengan sistem COD sudah selesai dilaksanakan. Untuk itu, pembeli harus menilik kembali syarat dan ketentuan COD pada marketplace yang dipilih untuk memperoleh penggantian atau pengembalian barang kepada penjual. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli Online, Konsumen Gagal Bayar COD, Penyelesaian Sengket