PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAANDALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tenaga kerja memiliki peran yang penting sebagai salah satu unsur penunjang dalam pembangunan nasional. Setiap tindakan perusahaan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, haruslah melihat padatindakan pekerja tersebut, dan apakah tindakan PHK tersebut melanggar Hak Asasi dari pekerja tersebut. Salah satu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 terjadi di PT. Grab TeknologiIndonesia. Pada masa seperti ini PT. Grab Teknologi Indonesia melakukan PHK terhadap karyawannya dengan alasan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh PT. Grab Teknologi Indonesia dilakukan secara tidak patut.Identifikasi masalah adalah sebagai berikut, 1. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 2. Bagaiamana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pekerja Yang di PHK Secara Sepihak Dampak dari Covid-19 di PT. Grab Teknologi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?3. Bagaimana Upaya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja SecaraSepihak Dampak dari Covid-19 Yang dilakukan Oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum. Metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yangdihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Tahap penelitian ada dua yaitu, Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dan Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Hasil penelitian perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pada masa pandemi COVID-19,sebagaimana diketahui merupakansuatu keadaan yang terduga (force majeure) dimana keadaan ini diatur dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakanbahwa perusahaan dalam force majeure yang memaksa untuk memberhentikan karyawan dengan tetap memenuhi kewajiban perusahaanyaitu membayar pesangon dan upah terakhir. Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja karena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi COVID-19 telah diatur dalam KUH Pasal 1244 KUH Perdata Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja,Covid-1