Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ditemukan adanya sengketa perkara perdata yang terjadi antara dua pihak. Penyelesaian sengketa perkara perdata dengan cara litigasi itu dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keputusan hakim yang pada akhirnya diharapkan mampu mengakhiri sengketa tersebut. Proses persidangan di pengadilan berakhir dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Idealnya, putusan tersebut yang bersifat condemnatoir setelah berkekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde), segera dilaksanakan (eksekusi). Ironisnya dalam praktik seringkali ditemukan kesulitan dan tidak ada kepastian hukum dalam eksekusinya. Untuk menjawab isu hukum tersebut maka dilakukan penelitian dengan meng...
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris...
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris...
Latar belakang penelitian ini adalah adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ...
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ditemukan adanya sengketa perkara perdata yang terjadi antar...
Akta perdamaian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, apalagi yang dibuat dalam bent...
Akta perdamaian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, apalagi yang dibuat dalam bent...
Berbagai konflik pertanahan telah mendatangkan berbagai dampak buruk secara ekonomi, sosial, dan lin...
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN Agi...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Notaris yang merangkap PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbua...
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKA TINGGI YANGSUDAH DISERTIFIKATKAN DISERTIFIKATKAN OLEH KERAP...
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris...
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris...
Latar belakang penelitian ini adalah adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ...
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ditemukan adanya sengketa perkara perdata yang terjadi antar...
Akta perdamaian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, apalagi yang dibuat dalam bent...
Akta perdamaian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, apalagi yang dibuat dalam bent...
Berbagai konflik pertanahan telah mendatangkan berbagai dampak buruk secara ekonomi, sosial, dan lin...
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN Agi...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been sync...
Notaris yang merangkap PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbua...
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKA TINGGI YANGSUDAH DISERTIFIKATKAN DISERTIFIKATKAN OLEH KERAP...
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris...
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris...
Latar belakang penelitian ini adalah adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ...