Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mie Basah Mengandung Boraks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs)

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang merupakan pembeli mie basah yang mengandung bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa boraks dalam putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 98/Pid.B/2022/PN Lgs, diketahui bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dengan dijatuhkannya sanksi pidana kepada Alan Gemilang Bin M. Hasan selaku pelaku usaha mie basah mengandung boraks berdasarkan Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan