IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBATALKAN AKTA OTENTIK

Eksistensi Notaris sebagai pejabat yang memeiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, saat ini semakin dibutuhkan sejalan dengan kemajuan masyarakat. Kemajuan dibidang perekonomian perlu didukung dengan adanya dokumen atau surat-surat yang menjadi alat bukti setiap transaksi. Bahkan dalam hal transaksi atau perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Namun dalam implementasinya, tidak sedikit terjadinya persengketaan diantara para pihak, justeru disebabkan karena adanya akta otentik yang dibuat oleh Notaris, bahkan menjadi perkara yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Terhadap perkara dimaksud, terdapat putusan pengadilan yang membatalkan akta otentik. Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diuraikan secara deskriptif analitis, yakni argumentasi yang menggambarkan hasil penelitian atas permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perkara di pengadilan yang mempermasalahkan pembuatan akta otentik sehingga pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan akta otentik. Akbat keadaan tersebut diperlukan implementasi putusan pengadilan terhadap Notaris dimaksud. Guna menjaga dan melindungi profesi Notaris, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menentukan dan memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang memiiki peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, termasuk menerapkan sanksi bagi notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku