Reduksi Hak Partisipasi publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif Green Constitution

The green constitution concept in the Indonesian Constitution is the legal fundamental basis for environmental protection in implementing the national economy through public participation. The rationale for "public participation" as part of the rights of the International Covenant on Civil and Political Rights needs to be examined in Government Regulation instead of Law No. 2 of 2023 concerning Job Creation, passed into a legal act. This writing aims to analyze the components of public participation rights that the job creation act can potentially reduce, especially the provisions on the Environmental Impact Assessment (EIA) in enforcing the green constitution. This research is conducted based on normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this research show that the rules for involving the community in preparing the EIA in the Job Creation Act differ from the green constitution principles in 2 (two) aspects. First, the limitation on community involvement in the Job Creation Act is potentially unconstitutional with the essence of the green constitution and the 1945 Constitution, which guarantees the right of public participation in the environmental field. Second, in the green constitution, the urgency of aspirations for public participation can become a consideration for making more transparent decisions in implementing an economy based on sustainable development. Restrictions on community involvement reduce the concept of a green constitution and potentially reduce the transparency in the granting of business permits in Indonesia which cannot mitigate the risk of environmental losses due to economic exploitation.Konsep green constitution dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan hukum dasar perlindungan lingkungan hidup pada penyelenggaraan perekonomian nasional melalui partisipasi publik. Penalaran ”partisipasi publik” sebagai bagian hak dari International Covenant on Civil and Political Rights perlu diteliti dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis komponen hak partisipasi publik yang berpotensi direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam menegakkan green constitution. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip green constitution dari 2 (dua) aspek. Pertama, pembatasan pelibatan masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi inskonstitusional dengan esensi green constitution pada UUD 1945 yang menjamin hak partisipasi publik di bidang lingkungan hidup. Kedua, dalam konsep green constitution, urgensi aspirasi partisipasi publik dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih transparan dalam penyelenggaraan perekonomian berbasis sustainable development. Pembatasan pelibatan masyarakat justru mereduksi konsep green constitution dan berpotensi mengurangi transparansi dalam pemberian perizinan berusaha di Indonesia dalam memitigasi risiko kerugian lingkungan akibat eksploitasi ekonomi