PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN

The relationship between regional autonomy policy and autonomy in the field of education is very significant. The autonomy granted to regions in the field of education provides freedom for regions to make changes that ensure excellence in education. The purpose of this study was to comprehensively describe the implementation of regional autonomy in the field of education. The research method used is literature review by collecting information from sources, reading, recording, and managing material critically and analytically related to research. In this regard, educational autonomy must certainly receive significant support from a number of groups, including all aspects that include in the management of institutions to help learners develop the abilities, knowledge, and attitudes necessary in order to contribute to society at large. Some of the elements that hinder the implementation of a policy, namely interpretations that cause disputes between individuals due to lack of support for human resources and non-human resources and community understanding are not adequate in the tiered socialization system carried out by the Education Office.Keterkaitan antara kebijakan otonomi daerah dengan Otonomi bidang pendidikan sangat signifikan. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam bidang pendidikan memberikan kebebasan bagi daerah untuk melakukan perubahan yang menjamin keunggulan dalam pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian literatur dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan secara kritis dan analitis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, Otonomi pendidikan tentunya harus mendapat dukungan yang signifikan dari sejumlah kelompok, termasuk semua aspek yang mencakup dalam pengelolaan lembaga pendidikan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan agar dapat berkontribusi pada masyarakat luas. Beberapa unsur yang menghambat dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu penafsiran yang menimbulkan perselisihan antar individu karena kurangnya dukungan sumber daya, khususnya sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia serta pemahaman masyarakat belum memadai dalam sistem sosialisasi berjenjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan