Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn)

AbstrakIndonesia saat ini termasuk sebagai salah satu negara yang darurat korupsi, semangat pemberantasan korupsi yang notabene menjadi salah satu tujuan dari reformasi dinilai gagal, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme hari ini justeru jauh lebih parah dibandingkan pada masa orde baru maupun orde lama, Kejahatan korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn merupakan salah satu putusan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada terdakwa Dzulmi Eldin S Walikota Medan periode tahun 2016 sampai dengan 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu meneliti dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama mempunyai ketentuan khusus pada unsur pembantuan. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah jika pelaku melakukan pembantuan untuk terlaksananya tindak pidana, maka hukuman bagi pelaku tersebut akan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Pada umumnya pelaku pembantuan tindak pidana diberikan hukuman yang sebaliknya, yaitu dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuanketentuan Pasal 12 huruf a Undang–Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kesimpulan dari penelitian ini, pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan Pasal 15 dalam hal, pembantuan untuk terlaksananya tindak pidana, maka hukuman bagi pelaku tersebut akan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Hakim berpendapat bahwa perbuatan suap tersebut patut diduga terdakwa sebelumnya. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Bersama-sama, Berkelanjutan. AbstractIndonesia is currently included as one of the countries that is in an emergency of corruption, the spirit of eradicating corruption which incidentally became one of the goals of reform is considered a failure, even today corruption, collusion and nepotism are far more severe than in the New Order or Old Order.The crime of corruption as one of the extraordinary crimes (extra ordinary crime) is an act thatvery detrimental to state finances or the state economy and hinder national development, Medan District Court DecisionNumber 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn is one of the decisions against the crime of corruption that was handed down to the defendant Dzulmi Eldin S, Mayor of Medan for the period 2016 to 2021. The method used in this study is the normative juridical method, namely researching primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it can be seen that Legal arrangement About the Crime of Corruption Togetherregulated in Article 15 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which states that anyone who conducts experiments, assists, or conspires to commit a criminal act of corruption, shall be punished with the same punishment as referred to in Article 2, Article 3, Article 5 to Article 14,Application of Law Against Actors of Corruption Crimes Togetherhave special provisions on the element of assistance. The specific provision in question is that if the perpetrator provides assistance to carry out a criminal act, the punishment for the perpetrator will be increased by 1/3 (one third) of the criminal threat. In general, the perpetrators of assisting criminal acts are given the opposite sentence, which is reduced by 1/3 (one third) of the criminal threat. The judge is of the opinion that the defendant's actions are proven to have violated the provisions of Article 12 letter a of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as stated above. amended by Law Number 20 of 2001, concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The conclusion of this research, Legal arrangementAbout the Crime of Corruption Togetherregulated in Article 15 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the provisions of Article 15 in the case of assistance for the implementation of a criminal act, the punishment for the perpetrator will be increased by 1 /3 (one third) of the criminal penalty. The judge was of the opinion that the act of bribery should have been presumed by the defendant. Keywords: Corruption Crime, Together, Sustainabl