TANTANGAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020)

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sering didapati di setiap tahun pemilihan, baik pada pasca tahapan dan ketika pemilihan. Pemilihan kepala daerah sangat rentan adanya pelanggaran netralitas ASN, apalagi dengan adanya petahana atau kelompok yang mempunyai kekuatan besar dapat membuat ASN melakukan pelanggaran.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor pendorong permasalahan ketidaknetralan ASN masih terjadi, serta peran permerintah dalam usaha mengurangi pelanggaran netralitas ASN di masa pemilihan. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer yang digunakan berasal dari hasil riset penanganan pelanggaran dalam pemilihan 2020 di Kota Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian ini mendapati beberapa faktor pendorong mengapa ASN melakukan tindakan pelanggaran, antara lain : adanya petahana yang akan mencalonkan diri, pemberian sanksi yang sangat lemah, adanya intervensi dari atasan,kurangnyya regulasi dalam netralitas ASN, serta adanya motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Temuan sebagai hasil penelitian didapati 13 ASN yang melakukan pelanggaran netralitas selama diadakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.Saat ini ada 7 ASN yang sudah menerima putusan sanksi dari KASN, pelanggaran ini meliputi banyak orang seperti kepala badan, camat, serta guru