Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

The Constitutional Court as the guardian of the constitution has a central role in a constitutional-democratic state. This study aims to reveal the extent of the development of the authority of the Constitutional Court in the constitutional system using a normative juridical approach. The results showed that the Constitutional Court experienced a "growth" of authority born from interpretations as an effort to renew and complement its constitutional authority. There are some powers that are not explicitly attributed to the 1945 NRI Constitution, but in practice, judges of the Constitutional Court interpret them to legitimize the basis of their authority. as in Perppu testing (formal and material), settlement of authority disputes between state institutions whose authority is delegative and settlement of disputes over regional head elections. The move confirms the inclusiveness of Constitutional Court judges on the dynamics of developments and legal needs in resolving every constitutional issue even though it is not stipulated in the Constitution and also as an effort and commitment to protect the constitutional rights of citizens.Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki peran yang sentral dalam negara demokrasi-konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi  dalam sistem ketatanegaraan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Mahkamah Konstitusi mengalami “pertumbuhan” kewenangan yang lahir dari penafsiran-penafsiran sebagai upaya memperbaharui dan melengkapi kewenangan konstitusionalnya. Terdapat beberapa kewenangan yang secara eksplisit tidak diatribusikan dalam UUD NRI 1945, tetapi dalam praktiknya, hakim Mahkamah Konstitusi  melakukan penafsiran untuk melegitimasi dasar kewenangannya, seperti dalam pengujian Perppu  (formil dan materil),  penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersifat delegatif dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Langkah tersebut mengonfirmasi inklusifitas hakim Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan ketatanegaraan sekalipun tidak diatur dalam UUD dan juga sebagai upaya dan komitmen untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara