PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PERBATASAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DUMAI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS (KAWASAN SEJARAH BUKIT SELUDUNG)

Pasca lahirnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai, aset berupa kawasan sejarah Bukit Seludung yang terletak di Kota Dumai telah sah masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bengkalis. Sebelum disahkannya peraturan ini, Bukit Seludung masuk kedalam wilayah Kota Dumai pada Kecamatan Medang Kampai yang pembentukannya diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Maka, telah terjadi perubahan peruntukan wilayah dan dibutuhkan pemindahtanganan hibah sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masing-masing daerah dalam kepemilikan aset tersebut sehingga daerah pengelola dan pemeliharanya dapat dipastikan secepatnya. Namun, pemerintah Kota Dumai tetap ingin mempertahankan aset tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian sosiologis yuridis atau penelitian lapangan yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat dengan berlandaskan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pengamatan langsung kelapangan seperti observasi, wawancara, dokumentasi, serta data kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang sudah terkumpul dan melakukan pengolahan yang kemudian disimpulkan. Penyimpulan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan sesuatu dengan melakukan penelitian dan pengamatan lalu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemindahtanganan barang milik daerah dari pemerintah Kota dumai kepada pemerintah Kabupaten bengkalis telah dilaksanakan seluruhnya. Namun, khusus kawasan sejarah bukit seludung belum dilaksanakan meskipun berada di wilayah administratif kabupaten bengkalis disebabkan Kota Dumai tetap ingin mempertahankan aset tersebut. Namun, Pemerintah Kota Dumai masih belum menyerahkan berita acara penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta dalam hal bentuk pemeliharaannya masih belum diputuskan dari kedua belah pihak