Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Nagari/Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengawasan terhadap Peraturan Nagari/Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun dalam kenyataannya peraturan nagari/desa tidak semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ynag lebih tinggi. Penelitian ini menjawab tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Nagari/Desa. Dalam tesis ini yang menjadi fokus penelitian adalah: Bagaimana pengaturan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Nagari/Desa? Bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Nagari/Desa? Penelitian ini menggunakan gabungan penelitian hukum normatif dan empiris dengan sifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian: pertama, pengaturan terkait Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap peraturan nagari/desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pengaturan terkait evaluasi hanya diwajibkan terhadap rancangan peraturan nagari/desa terkait APBDes, pungutan, tata ruang dan organisasi masyarakat desa, serta pemerintah nagari/desa menyampaikan peraturan nagari/desa setelah diundangkan. Kedua, Pengawasan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan satu pintu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Bupati dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada Kota Pariaman dilakukan baik pada DPMD dan Bagian Hukum Kota Pariaman khususnya terkait Peraturan Desa yang wajib evaluasi. Namun tidak semua Perna/Perdes dapat diawasi oleh Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota karena pemerintah nagari memiliki kewenangan dalam pengundangan Perna/Perdes dalam Lembaran Desa/Nagari. Saran dalam penelitian ini adalah pertama, pengaturan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap rancangan Peraturan Nagari/Desa hendaknya tidak hanya diatur untuk Perna/Perdes yang wajib evaluasi saja, namun perlu pengaturan pengawasan rancangan Perna selain wajib evaluasi agar wajib disampaikan juga kepada kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebelum diundangkan dengan mekanisme evaluasi dan setelah diundangkan dengan mekanisme klarifikasi. Kedua, pengawasan terhadap peraturan nagari yang dilakukan satu pintu oleh DPMD memiliki kelemahan karena pada kenyataannya DPMD tidak memiliki keahlian di bagian peraturan perundang-undangan dan SDM sarjana hukum, sehingga perlu untuk mempertimbangkan kembali dengan memfungsikan secara maksimal Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam melakukan pembinaan, evaluasi dan klarifikasi Peraturan Nagari/Desa karena Bagian Hukum merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok terkait peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah nagari/desa memiliki kewenangan untuk mengundangkan sendiri peraturan nagari/desa sehingga menyebabkan rancangan peraturan nagari/desa selain yang wajib evaluasi menjadi tidak terkontrol dan terawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu juga untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan nomor register kepada peraturan nagari/desa sebelum diundangkan, seperti halnya yang diatur pada rancangan peraturan daerah