KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI

Law enforcement against crime relates with placement of Indonesian migrant worker abroad according to Indonesian rules number 39 of 2004 about placement and protection of Indonesian migrant worker Abroad that relation to protection of Indonesian migrant worker. But the reality of legislation is more many set concerning placement rather than protection, and the law is not synchronization with others legislations, whether operate vertical or horizontal, and that has conflicts of authority which raises the dualism of Institutional between BNP2TKI and Ministry of Manpower RI. The objectives of research for analyze: Policy of law enforcement placement of Indonesian migrant worker abroad; protection of criminal law for Indonesian migrant worker abroad; And others crime law enforcement in placement of Indonesian migrant worker abroad. This research is normative juridical research is qualitative, based to primary, secondary and tertiary data, through data collection documentaries and interviews, analyses in qualitative. Presenting conclusion: Policy law enforcement of Indonesian migrant worker to empower Police of Indonesian Investigator who are employed in BNP2TK1, and cases handled by investigators of PPNS BNP2TK1 is just for limited crime law of administration; criminal law protection of Indonesian migrant worker placement abroad is hopeless, because there is not to have synchronization of rules, also legislation is more emphasize of Indonesian migrant worker placement aspect is not protection aspect; and my suggestions: Indonesian police investigator who are employed in BNP2TKI should be empowered; subscribe regulation with placement and protection of Indonesian migrant workers abroad into immediately amendment; BNP2TKI as a non Departmental Government Institutions residing in and responsible indicated to the President, must be independent and free as an institution independent opened, tripartite, proactive, and funded well.Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di Iuar negeri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kcrja Indonesia di Luar Negcri erat kaitannya dengan perlindungan terhadap TKl. Namun dalam kenyataan dalam undang-undang dimaksud Iebih banyak mengatur mengenai penempatan daripada perlindungan, dan Undang-undang tersebut tidak ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan Iainnya, baik sccara vertikal maupun horizontal, serta terjadinya konflik kcwenangan yang mcnimbulkan dualismc kclcmbagaan antara BNP2TKI dan Kementrian Ketenagakerjaan RI. Tujuan penelitian untuk menganalisis: Kebijakan penegakan hukum tindak pidana penempatan TKI ke luar negeri; Perlindungan hukum pidana dalam penempatan TKI ke luar negeri; dan Keterkaitan tindak pidana Iainnya dalam penempatan TKI ke luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dengan jenis data primer, data sekunder dan tertier, melalui pengumpulan data dokumenter dan wawancara, analisis secara kualitatif. Dikemukakan kesimpulan: Kebijakan penegakan hukum TKI memberdayakan Penyidik Polri yang dipekerjakan di BNP2TK1, dan perkara yang ditangani oleh PPNS BNP2TK1 pun baru sebatas tindak pidana administrasi; Perlindungan hukum pidana penempatan TKI ke luar negeri belum sesuai dengan harapan, karena tidak adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan juga undang-undang lebih menekankan kepada aspek penempatan TKI bukan perlindungan; dan saran: Penyidik Polri yang dipekerjakan di BNP2TKI seharusnya diberdayakan; Regulasi terkait dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri harus segera dilakukan amandemen; BNP2TKI sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, harus benar-benar mandiri bebas sebagai lembaga independen yang terbuka, tripaftite, proaktif, dan didanai dengan baik