Eksistensi Infrastruktur Politik (PARPOL) Dalam Kebijakan Kenaikan Harga BBM Tahun 2022

ABSTRACT On September 3, 2022, the price of subsidized fuel (pertalite and diesel) increased. This was determined through a Presidential Regulation on the grounds of the fluctuations in world crude oil prices, plus data showing that the distribution of subsidized fuel which was previously enjoyed by 70 percent was enjoyed by the wealthy, so it was deemed not right on target. This triggered various reactions from the people who were directly affected by the increase in fuel prices. The increase of fuel prices has the potential to increase the unemployment rate which will certainly increase the level of poverty in Indonesia. Because of that, a big question is the extent to which the existence of political parties as a medium for representing the people's voice to express the people's counter attitude to the increase in fuel prices. The method used in this study is a qualitative research method. This research will produce descriptive data in the form of writing. Qualitative descriptive research is research that tries to describe a phenomenon that occurs in the field. Furthermore, the research technique used in this paper is literature study, namely by researching and understanding books, documents or other written sources that are relevant to the study being raised. The results of this study indicate that the function of political parties as a function of political communication has not run optimally. This is evidenced by the majority of the existing political parties not fully voicing the public's contra stance on the increase of fuel prices. Indeed, with this political communication function, all political parties are willing and able to voice the attitudes of the public. This is a manifestation of the people's representation projected by the existence of political parties that are pro to the people. Keywords: Political Parties, Functions of Political Parties, Political Communication.   ABSTRAK Pada tanggal 3 September 2022, harga BBM bersubsidi (pertalite dan Solar) mengalami kenaikan harga. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden dengan alasan gejolak yang terjadi pada harga minyak mentah dunia, ditambah data menunjukkan bahwa penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya 70 persen dinikmati oleh masyarakat mampu, sehingga dinilai tidak tepat sasaran. Hal tersebut memicu berbagai macam reaksi dari masyarakat yang terkena imbas langsung dari kenaikan harga bbm tersebut. Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan di Indonesia. Mengacu pada kejadian tersebut, menjadi sebuah pertanyaan besar adalah sejauh mana eksistensi parpol sebagai media representasi suara rakyat untuk meyuarakan sikap kontra rakyat atas kenaikan harga bbm tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ialah penelitian yang mencoba menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya Selanjutnya teknik penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan kajian yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi partai politik sebagai fungsi komunikasi politik belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas dari partai politik yang ada belum sepenuhnya menyuarakan sikap kontra masyarakat atas kenaikan harga bbm. Sejatinya dengan adanya fungsi komunikasi politik ini, semua partai politik mau dan mampu untuk menyuarakan sikap dari masyarakat. Hal ini merupakan wujud dari representasi rakyat yang diproyeksikan dengan eksistensi partai politik yang pro terhadap rakyat. Kata Kunci: Parpol, Fungsi Parpol, Komuniaksi Politik