Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Calon Legislatif Yang Pernah Menjadi Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 Tentang Pemilihan Umum

Penelitian ini dilatarbelangi adanya pemilihan umum yaitu UndangUndang No.7 Tahun 2017 dan Undang-Undang PKPU No.20 Tahun 2018 namun dalam dua Undang-Undang yang mengatur dalam pemilihan umum ini memiliki perbedaan pandangan dalam melarang mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif, yang membuat perdebatan dan polemik yang panjang. Permasalahan yang ditemukan dalam penulisan ini adalah, (1) bagaimana peran KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum serta pengawas pemilihan umum dalam hal melarang mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon legislatif yang di atur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017, (2) bagaimana eksistensi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap calon legislatif yang pernah menjadi mantan narapidana korupsi. Dari uraian yang telah di jabarkan dalam penulisan ini maka, menggunakan metode Yuridis – Normatif yaitu penelitian yang bersumber pada Undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Atau peraturan- peraturan hukum maupun jurnal, agar penelitian mendapatkan data yang valid sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini. Kesimpulan dalam permasalahn yang terjadi adalah KPU dan Bawaslu berwenag untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif yang di atur dalam tugas, weweng dan kewajiban, namun walaupun berhak melarang harus melihat hirarki undang-undang yang lebih tinggi. Eksistensi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum masih terjaga dengan baik terbukti dengan dimengkanya kasus pelaporan mantan narapidana korupsi yang melaporkan KPU dan di mengkan oleh mantan narapidana korupsi dengan merujuk dan mempertimbangkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum