TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) UNTUK KREDIT TERTENTU BERDASARKAN PERKABAN NOMOR 22 TAHUN 2017

Abstrak Dalam rangka menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan Kredit kepada masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap terlaksananya perjanjian kredit yang diharapkan dapat memberikan kedudukan seimbang dimata hukum antara bank (kreditur) dan Nasabah (Debitur). Pengikatan jaminan merupakan salah satu hal yang yang sangat penting dalam pemberian kredit. Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) mengatur tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk menjamin kredit tertentu seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk menjamin kredit tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang implikasi hukum dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap kredit tertentu , dan kekuatan hukum dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap kredit tertentu tersebut, apakah dapat memberikan keseimbangan perlindungan hukum terhadap kreditur (Bank) dan upaya apa yang dapat dilakukan kreditur jika terjadi kredit macet dengan kedudukan pengikatan jaminan melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) saja. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis dan mengetahui apakah ketentuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap kredit tertentu dapat memberikan jaminan pelunasan terhadap kredit yang bermasalah (memiliki fungsi eksekutorial). Kedudukan Kreditur dalam hal Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa diikuti dengan pembebanan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki hak istimewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka (5), Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang menyatakan bahwa hak jaminan yang berupa Hak Tanggungan akan didapatkan oleh kreditur setelah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut dilanjutkan dengan Pemberian Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan hingga terbitnya Sertifikat hak Tanggungan (SHT). Dampak dari Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk kredit tertentu yang belum memiliki fungsi eksekutorial mengakibatkan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren dalam hukum jaminan sehingga tidak memiliki keistimewaan atas suatu jaminan.Kata kunci: Fungsi Eksekutorial, Kredit Tertentu, SKMHTAbstractIn carrying out the banking function as an institution that extends credit to the public, it is necessary to have legal certainty and legal protection for the implementation of credit agreements which are expected to provide a balanced position in the eyes of the law between the bank (creditor) and the customer (debtor). The guarantee binding is one of the most important things in providing credit Article 15 paragraph (5) of the Mortgage Rights Law (UUHT) regulates the Power of Attorney to impose Mortgage Rights (SKMHT) to guarantee certain credit as contained in the Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs or the Head of BPN N0. 22 of 2017 on Determination of Time Limits for Using Power of Attorney Charge Mortgage Rights (SKMHT) to guarantee certain credit. The purpose of this research is to analyze the legal implications of the power of attorney to impose mortgage rights (SKMHT) on certain credit, and the legal strength of the power of attorney to impose mortgage rights (SKMHT) on certain credit, whether it can provide a balance of legal protection for creditors (Bank ) and what efforts the creditor can do in the event of bad credit with the position of a guarantee binding through a Power of Attorney to Impose Mortgage Rights (SKMHT) only. This legal research was a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach to analyze and find out whether the provisions of the Power of Attorney to impose Mortgage Rights (SKMHT) on certain credit. For certain credit, it can provide repayment guarantees for non-performing loans (has an executorial function). As well as to explore the legal consequences and efforts that can be made to resolve these non-performing loans.Position of Creditor, in the case that the Power of Attorney imposes Mortgage Rights (SKMHT) without being accompanied by the imposition of the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT), the creditor is a concurrent creditor who does not have special rights as stated in Article 1132 of the Civil Code. This is in accordance with the provisions in Article 1 number (5), Article 10, Article 13 and Article 14 of the Mortgage Rights (UUHT) which states that the collateral right in the form of Mortgage Rights will be obtained by the creditor after the Power of Attorney to Impose Mortgage Rights (SKMHT). This is continued with the Granting of Mortgage Rights and Registration of Mortgage Rights until the issuance of a Certificate of Mortgage Rights (SHT). The impact of the power of attorney to impose mortgage rights (SKMHT) for certain credit that do not yet have an executorial function resulting in the creditor being only a concurrent creditor in the guarantee law so that it does not have the privilege of a guaranteeKeywords: certain credit, executorial function, SKMH