IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP REKRUTMEN ANGGOTA PARTAI POLITIK DI KOTA BANDUNG

Sistem rekrutmen anggota partai politik telah berkembang mendorong ruang politik menjadi lebih kompetitif. Persaingan tersebut saat ini terjadi dalam masyarakat politik (political society), unsur birokrasi negara dan pelaku pasar (economic society), tidak hanya antar politik atau antar politisi. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai. Namun, faktanya masih terdapat rekrutmen anggota partai politik yang belum memenuhi nilai guna bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti bagaimana pengaturan mengenai rekrutmen anggota partai politik dihubungkan dengan sistem proporsional terbuka di Kota Bandung, bagaimana pelaksanaan rekrutmen anggota partai di Kota Bandung, dan agaimana solusi bagi partai politik dalam melakukan rekrutmen anggota sebagai kader dihubungkan dengan sistem proporsional terbuka di Kota Bandung. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu masalah dengan data yang telah dikumpulkan berdasarkan landasan teori, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Tahap penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Narasumber Partai Hanura, PAN, dan PDIP Kota Bandung. Metode analisis data yang digunakan adalah Yuridis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai rekrutmen anggota partai politik dihubungkan dengan pergantian jabatan Anggota DPRD di Kota Bandung khususnya Partai Hanura, PAN, dan PDIP menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas kader dan rekrutmen yang lebih demokrasi menggunakan sistem proporisonal terbuka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga beserta aturan petunjuk teknis masing-masing partai, kemudian pelaksanaan rekrutmen anggota partai di Kota Bandung khususnya Partai Hanura, PAN, dan PDIP menggunakan sistem proporsional terbuka dan dielaborasi berdasarkan aturan petunjuk teknis masing-masing partai guna mendapatkan anggota partai politik yang mampu mewujudkan visi misi partai dan berkontribusi positif terhadap masyarakat, dan solusi bagi partai politik dalam melakukan rekrutmen anggota sebagai kader dihubungkan dengan sistem proporsional terbuka di Kota Bandung yaitu perlu adanya prakondisi komunikasi kepada calon anggota partai politik dan mengoptimalkan mekanisme pencalonan anggota yang partisipastif dan inklusif sehingga menghasilkan politisi berkebudayaan politik yang bermartabat. Kata kunci: Implementasi, Rekrutmen Anggota, dan Partai Politik