SENGKETA TANAH MILIK AHLI WARIS X DENGAN MASYARAKAT KAMPUNG X DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA

Pada nyatanya, kasus pertanahan merupakan dampak dari kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, contoh konkretnya antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum. Sengketa hak atas tanah menimbulkan suatu gugatan yang di jadikan sebagai alasan dalam beracara di pengadilan, termasuk sengketa atas tanah oleh masyarakat dan ahli waris. Salah satunya yang terjadi di Kota Bandung antara Ahli waris dengan masyarakat sekitar Kampung Dago Elos Kota Bandung. Lalu Bagaimana status tanah yang menjadi objek sengketa antara ahli waris X dengan masyarakat kampung X di Kota Bandung berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria ? Bagaimana akibat hukum yang timbul dari sengketa tanah antara ahli waris X dengan masyarakat kampung X di Kota Bandung ? Bagaimana upaya agar sengketa tanah antara ahli waris X dengan masyarakat kampung X di Kota Bandung tersebut tidak terulang kembali ? Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai sengketa tanah antara ahli waris X dengan masyarakat kampung X di Kota Bandung Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti dengan menggunakan data yang diperoleh dari masyarakat. dalam menganalisis data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan agar mengimbangi data dengan berlandaskan kepada kasus sengketa tanah antara ahli waris x dengan masyarakat kampus x di Kota Bandung Gugatan para ahli waris x tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Hak Eigendom Verponding atas nama kakek dari ahli waris X sudah berakhir karena tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980, selain tidak dikonversi, ternyata para ahli waris x tidak menguasai tanah, juga orang tua ahli waris x yang menggugat tidak menguasai tanah, sehingga hak prioritas tidak dapat diberikan kepada ahli waris X. Dengan ini menimbulkan akibat hukum bahwa ahli waris sudah tidak berhak atas tanah seluas 6,5 hektar tersebut karena Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalarn Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. dalam mencegah terjadinya kasus ini tidak terjadi lagi dengan melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsipprinsip Reformasi Agraria. Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Eigendom, Ahli Waris, Masyaraka