Hukum pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai hukuman pidana dan mengikuti proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Namun, terkadang hukuman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang akan dikesampingkan, banyak masyarakat yang memilih proses perdamaian dan kepolisian mengarahkan restorative justice untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas, sehingga hal tersebut memberikan dampak negatif bagi penegakan hukum. Proses perdamaian pada kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian dapat dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia yang terjadi ...
Alat bukti elektronik sebenarnya bukan hal baru dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia, pada das...
Pemerintah Daerah diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik IM alias NM binti E dan E.R alias...
ABSTRAK Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerin...
Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam li...
Maraknya kejahatan yang terjadi semakin berkembang, maka semakin banyak juga korban yang dirugikan ...
Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dari dokter selalu mengharapkan kesembuhan penyakitnya....
Rumah Sakit merupakan harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pada dasarnya dalam k...
Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu lulus sekolah mengemudi m...
Aparat penegak hukum yang menjadi sorotan masyarakat adalah hakim karena tugas hakim adalah menghad...
Aparat penegak hukum yang menjadi sorotan masyarakat adalah hakim karena tugas hakim adalah menghad...
ABSTRAK Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun guna mencipta...
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI YANG SUDAH LEWAT WAKTU DI KOT...
ABSTRAK Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengga...
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan s...
Kawasan Bandung Utara merupakan salah satu kawasan yang dikendalikan sebagai kawasan strategis Provi...
Alat bukti elektronik sebenarnya bukan hal baru dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia, pada das...
Pemerintah Daerah diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik IM alias NM binti E dan E.R alias...
ABSTRAK Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerin...
Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam li...
Maraknya kejahatan yang terjadi semakin berkembang, maka semakin banyak juga korban yang dirugikan ...
Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dari dokter selalu mengharapkan kesembuhan penyakitnya....
Rumah Sakit merupakan harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pada dasarnya dalam k...
Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu lulus sekolah mengemudi m...
Aparat penegak hukum yang menjadi sorotan masyarakat adalah hakim karena tugas hakim adalah menghad...
Aparat penegak hukum yang menjadi sorotan masyarakat adalah hakim karena tugas hakim adalah menghad...
ABSTRAK Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun guna mencipta...
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI YANG SUDAH LEWAT WAKTU DI KOT...
ABSTRAK Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengga...
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan s...
Kawasan Bandung Utara merupakan salah satu kawasan yang dikendalikan sebagai kawasan strategis Provi...
Alat bukti elektronik sebenarnya bukan hal baru dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia, pada das...
Pemerintah Daerah diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik IM alias NM binti E dan E.R alias...
ABSTRAK Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerin...