STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PELAKU PEMALSUAN BUKU NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Skripsi dengan judul “ studi komparasi sanksi pidana pelaku pemalsuan buku nikah dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif”, ini merupakan hasil dari penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana sanksi pidana pelaku pemalsuan buku nikah diatur dalam hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia? Bagaimana perbedaan dan persamaan pertanggung jawaban pelaku pemalsuan buku nikah dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif? Bagaimana upaya meminimalisir agar tidak adanya pemalsuan buku nikah dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode pendekatan yang digunakan penulis dalamipenelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif, dan didasarkan pada bahan pokok hukum. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan teori-teori yang ada, asas-asas hukum yang berlaku dan segala aspek yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dengan permasalahaniyang akan diteliti olehipenulis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pembahasan yang ada dalam penelitian skripsi ini, hasil analisis surat dari penulis mengenai pemalsuan surat menurut hukum islam masuk dalam ta’zir dimana hukumanya diserahkan kepada pemerintah dan hukumanya terserah pemerintah mau diapakan saja dan hukum positif diatur yaitu Pasal 263 KUHP. Persamaan dalam mempertanggung jawabkan yaitu melarang melakukan perbuatan pemalsuan surat, sedangkan perbedaanya terletak pada sanksi yang diberikan, hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Upaya hukum untuk meminimalisir ketimpangan adanya peristiwa pemalsuan surat nikah dengan diperkuatnya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan dalam Undang- Undang Perkawinan, maka setiap proses huubungan hukum perkawinan di Indonesia mempunyai kekuatan hukum dan suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Buku Nikah, Hukum Pidana Isla