PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBERSTALKING TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Penggunaan internet di Indonesia saat ini meningkat seiring berkembangnya zaman dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, hal ini menyebabkan tingginya resiko kejahatan online atau cybercrime. Kejahatan cyberstalking, cyberbullying, cyber-trespass dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. Cyberstalking merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan barang elektronik atau teknologi yang tersambung dengan internet yang mengandung unsur ujaran kebencian, ancaman, paksaan, atau intimidasi.Kejahatan ini menimbulkan ketakutan dan kegelisahan atas teror dan intimdasi bagi korbannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban cyberstalking dalam perspektif viktimologi?; bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kejahatan cyberstalking?; dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan cyberstalking tindak pidana pengancaman. Penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis terhadap data primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban cyberstalking terhadap tindak pidana pengancaman dengen mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Kepustakaan sendiri ialah dengan mempelajari materi atau literatur dari buku-buku, serta undang-undang yang berlaku. Peneliti dalam penelitian ini juga melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi korban cyberstalking terhadap tindak pidana pengancaman menggunakan UndangUndang Nomor 19 Tahun 20016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (4) dan pasal 29 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan atas kasus cyberstalking terhadap tindak pidana pengancaman menggunakan UU ITE belum efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban cyberstalking. Serta upaya pemerintah dalam mencegah cyberstalking, yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan). Penelitian ini merekomendasikan bagi pemerintah hendaknya menaruh perhatian serius terkait kasus cyberstalking yang terjadi di Indonesia, dengan membentuk regulasi yang mengatur secara khusus tentang cyberstalking, agar terciptanya perlindungan hukum bagi korban. Lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi, bijak dalam menggunakan media sosial, jangan telalu percaya dan berhati-hati dengan orang lain. Kata kunci : Cyberstalking, Pengancaman, Perlindungan Hukum Korba