PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEADILAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUKUM PERDATA NASIONAL

Eksekusi pengadilan dalam perkara perdata pada saat ini belum sepenuhnya melindungi hak-hak para pihaknya hal ini yaitu dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan masih terdapat permasalahan hukum yaitu pelaksanaan lelang tersebut masih dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang lain atau pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya sehingga hal itu menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak khususnya bagi pihak pemenang lelang. Dalam penelitian ini mempertanyakan Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan sita eksekusi pengadilan di Indonesia, Bagaimana perlindungan hukum hak pemenang lelang eksekusi dalam penyelesaian sengketa Perdata dan Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi dalam sistem hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis. Hasil penelitian prosedur pelaksanaan lelang eksekusi di pengadilan dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi perdata dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas hukum acara perdata khususnya pada tahapan pelaksanaan putusan/eksekusi dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas keadilan didalamnya serta melibatkan institusi-institusi terkait seperti KPKNL dan POLRI. Perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang eksekusi yang ada saat ini belum dapat dikatakan bahwa pemenang lelang eksekusi mendapatkan perlindungan hukum secara mutlak atau dengan kata lain bahwa pemenang lelang eksekusi yang telah memenangkan objek dari lelang berdasarkan prosedur yang benar dan sah serta berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku masih saja dapat dibatalkan sehingga hal tersebut dapat merugikan pemenang lelang. Konsep perlindungan hukum bagi pemenang lelang perlu adanya suatu konsep pengaturan secara khusus yang diakomodir dalam suatu peraturan setingkat undang-undang (undang-undang khusus mengenai lelang) dapat melindungi hak-hak dari pemenang lelang, disamping itu juga bahwa dengan adanya suatu konsep perlindungan hukum yang diakomodir dalam suatu peraturan setingkat undang-undang sudah seharusnya bagi penegak hukum khususnya hakim yang menyidangkan dan memeriksa gugatan pembatalan lelang memiliki kesepakatan dan kesepemahaman bahwa dalam memutus gugatan pembatalan lelang harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut. Kata Kunci: Eksekusi, Lelan