PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI KALANGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI POLDA NTB)

Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Karena jangkauannya luas, kadang kala ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita bohong (Hoax) yaitu informasi yang dengan sengaja di rekayasa untuk menutupi informasi sebenarnya demi kepentingan pribadi. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak sehingga tidak jarang kasus terkait penyebaran berita bohong ini sampai ditangani langsung oleh aparat penegak hukum atau pihak kepolisian. Hal itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti terkait “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial (Studi Di Polda NTB)”. Berdasarkan Judul tersebut peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut yang pertama bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di Polda NTB, dan yang kedua apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di Polda NTB. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polda NTB, upaya penegakan hukum sendiri terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan masyarakat dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana penjara sebagai uupaya pemberian efek jera dan peringatan kepada masyarakat lainnya bahwa perbuatan penyebaran berita bohong merupakan perbuatan pidana yang dapat di ancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adapun saran peneliti terkait “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial (Studi Di Polda NTB)” yaitu lebih bijaknya masyarakat dalam penggunaan social media, penambahan personil pada Subdit V Siber Polda NTB agar penyelidikan lebih maksimal dilakukan, serta peningkatan server guna mengurangi keterbatasan selama penyelidikan berlangsung