TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN NOMOR PERKARA 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS WALI NIKAH

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaturan tentang wali nikah menurut Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) untuk mengetahui proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan agama nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah dan (3) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pengumpulan data yaitu riset kepustakaan. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Hukum positif di Indonesia bagi orang Islam menempatkan wali sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Apabila tidak dimungkinkan terpenuhinya rukun wali yang berasal dari wali nasab, maka perwalian beralih kepada wali Hakim yang ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan, (2) Proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan agama nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah, pada hari senin tanggal 15 September 2014 Tergugat I dan Tergugat 2 telah melangsungkan pernikahan yang tercata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/24/ IX/ 2014, dan pada saat itulah terungkap suatu fakta bahwa orang tua dari Tergugat 2 tidak pernah bertindak sebagai wali pada saat akad nikah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat 2, melainkan mewakilkannya kepada orang lain dalam hal ini kepala Dusun, dan (3) Dasar pertimbangan hakim menolak memutuskan nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr, yaitu hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan adalah bahwa dalam gugatannya pemohon mengatakan bahwa selaku wali dalam perkawinannya antara termohon I dengan termohon II adalah bukan orang tua kandung dari termohon II, dan hal itu tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, maka majlis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut yang berdasarkan pada pasal 163 HIR