PERENCANAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (STUDI KASUS DI DESA LABUHAN-LALAR KECAMATAMAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Badan usaha milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pendesaan. BUMDes harus memiliki perbedaan dengan ekonomi pada umumnya Ini dikamaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Landasan teori yang digunakan adalah teori Perencanaan Tjokroamidjojo. seluas-seluasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secarasistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan Teori Anggaran Halim dan Kusufi Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja baik berupa penerimaan atau pengeluaran yang disajkan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kerja. Penelitian ini menggunakan metode Deskriftip Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder.ini menunjukkan bahwa Sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Labuhan-Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Belum Berjalan dengan prosedur yang sesuai dengan aspek-aspek strategi pengelolaan,serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). factor Penghambat Pengelolaan BUMDes Bahari Mandiri yaitu Dalam aspek managemen organisasi, minim sumber daya manusia, masyarakat, dan aspek produk usaha BUMDes yang masih belum mengaktifkan usaha yang lain