Permohonan Dispensasi Kawin karena Takut Berzina (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.TBK)

Usia dan kedewasaan menjadi hal utama yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Batas usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dapat mengajukan dispensasi kawin. Rumusan masalahnya adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin terhadap penetapan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.TBK dan bagaimana akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin terhadap anak dalam perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.TBK. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian disajikan secara naratif guna memperoleh penjelasan dari masalah tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung Balai Karimun berwenang dalam mengadili perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.TBK. Hakim dalam mengadili perkara mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin harus disertai alasan mendesak dan bukti yang cukup. Hakim dalam pertimbangnya mengedepankan konsep menolak kemudharatan, kepentingan terbaik bagi anak, kemampuan calon mempelai untuk memberikan nafkah, adanya persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan tanpa paksaan, dan adanya pengakuan orangtua ikut bertanggungjawab atas perkawinan anak. Menurut Peneliti, Hakim mendeskripsikan alasan mendesak tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 serta menambahkan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang peran orang tua dalam mencegah pernikahan anak. Hasil penelitian tersebut juga menunjukan akibat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin menurut data sekunder yang meliputi akibat positif maupun negatif dari dispensasi kawin terjadi dari sisi hukum, pendidikan, kesehatan, psikologi. Dari sisi hukum maka anak tersebut dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Dari sisi pendidikan maka mengakibatkan terputusnya kesempatan belajar. Dari segi kesehatan menimbulkan resiko meningkatkan kematian ibu dan bayi. Dari sisi Psikologi menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena kematangan emosional belum terpenuhi. Menurut Peneliti, Hakim perlu mempertimbangkan akibat dari adanya dispensasi kawin sehingga dapat mengurangi kasus pernikahan di bawah umur