Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pestisida Berlabel Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2021/Pn Jmb)

Meningkatnya keberhasilan Program Ketahanan Pangan serta produktivitas pertanian salah satunya ditentukan oleh sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pestisida di tingkat petani karena pestisida merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usahatani. Kondisi tersebut dianggap sebagian orang sebagai peluang usaha sehingga banyak pihak yang membuka kegiatan usaha dagang pestisida untuk meraup keuntungan. Pembelian pestisida tidak jarang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen karena adanya perbuatan itikad tidak baik dari oknum pelaku usaha pestisida. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel, jurnal dan dokumen resmi dengan cara studi Pustaka, dan metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis normative kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum menyatakan bahwa Jamaluddin selaku pelaku usaha Pestisida telah bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun hakim kurang mempertimbangkan pelaku usaha juga melanggar ketentuan Pasal 60 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman